Delapan Terdakwa Dugaan Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp22,788 Triliun

Masih terkait korupsi politik, Tama juga membahas mengenai korupsi pendanaan partai politik . Secara garis besar, pendanaan partai politik bersumber dari iuran anggora, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan APBN/APBD. UU tentang Partai Politik mewajibkan parpol untuk membuat laporan keuangan berisi pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, Tama menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagian besar parpol tidak mengaku mendapat sumbangan pihak lain. Ini merupakan salah satu faktor terjadinya korupsi dana parpol, yang berkaitan erat dengan korupsi politik.

Politik mengenai korupsi

“Majelis hakim menolak eksepsi terdakwa mengenai dakwaan kabur dan hasil audit negara yang tidak jelas,” ujarnya. Menurut Sahlan, dakwaan yang dilakukan oleh JPU sudah sesuai dengan syarat formil dan materilnya. Hakim menilai, anggaran kerugian negara tahun 2015 dan 2017 yang digunakan untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya harus dibuktikan dalam sidang. Untuk menghentikan tindak korupsi ada dua unsur yang perlu baik dan benar .

Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya yaitu ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering diperoleh dari korupsi. Ini memberi desakan untuk para pejabat kepada menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di saat depan. UU tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan definisi khusus mengenai korupsi politik. Korupsi politik mulai dikenal publik melalui beberapa putusan perkara tindak pidana korupsi. Penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya bekerja dengan baik bagi keadilan masyarakat, praktek peradilan yang korup juga sering terjadi di ruang-ruang pengadilan. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum, hingga mengawal berbagai produk hukum yang relevan dengan pemberantasan korupsi.

Meski tidak disebutkan satu napi kasus korupsi itu, namun dari data yang diperoleh napi tersebut diusulkan pihak Lembaga Permayarakatan kelas IIA Kalianda. Intinya, lanjut Gatot, pemerintah saat ini masih meninggalkan berbagai persoalan serius. Bahkan, masalah serius itu menjadi warisan bagi perjalanan bangsa di masa yang akan datang. Sementara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dibutuhkan energi besar yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Kita masih bisa menemukan sumber pembiayaan gelap yang tidak jelas asal-usulnya. Sistem keuangan partai yang bermasalah, tidak transparan, dan tak akuntabel adalah sumber masalah dana gelap pembiayaan partai. Jika mengadopsi pendapat Huntington , maka ketidakstabilan ini merupakan akibat dari ketidakberdayaan sistem politik untuk mengarahkan suatu tatanan pada pelembagaan lembaga-lembaga politik. Apabila sudah begini, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan yang berdampak pada munculnya penyakit-penyakit politik, salah satunya adalah “korupsi politik”.