Dinamika Sosial Dan Politik Masa Revolusi Indonesia

Sisi lainnya adalah dalam berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, para elite politik tadi kerap kali membutakan suara dan mata hatinya. Sehingga persoalan yang timbul dalam masyarakat tidak pernah selesai dan bahkan semakin bertumpuk. Melakukan kajian-kajian tentang dinamika sosial politik dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Parpol dan politisi tidak keberatan melakukan apa saja demi memenuhi ambisinya. Ongkos politik yang mahal membuat sebagian besar parpol dan politisi mengucurkan uang yang tidak sedikit. Mungkin, setelah menang dalam pemilu atau berkuasa, parpol dan politisi memakai cara apapun untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan. Tidaklah heran bila hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek politik uang di Indonesia adalah yang terbanyak nomor tiga di dunia.

Dan, jika semua orang mengambil bagian dalam proses politik mungkinkah pemerintah dapat menghadapi semua umpan-balik yang akan muncul. Internet dengan media barunya memiliki potensi untuk menantang wacana dominan dari pemerintah dan media tradisional, dan memberikan ruang bagi para pembangkang platform world untuk menyebarkan pandangan mereka. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mobarak di Mesir yang tumbang karena tak mampu membendung gejolak dan pergerakan yang diawali di media sosial.

Politik masa ini

Pembredelan media massa oleh rezim Orde Baru bertujuan untuk membungkam kritik yang dianggap membahayakan bagi keberlangsungan pemerintahan. Surat kabar Harian Islam, Pelita dan Tempo dilarang terbit karena memberitakan kekerasan kampanye berskala besar pada 1982. Demonstrasi mahasiswa di kampus-kampus banyak yang menyuarakan tentang isu korupsi, kolusi dan nepotisme dari rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru menggunakan cara-cara yang represif untuk mengendalikan gejolak-gejolak politik yang timbul dari masyarakat. Sawito meminta restu dari beberapa tokoh nasional untuk memuluskan jalannya seperti Mohammad Hatta, TB Simatupang , Buya Hamka, Natsir, Burhanudin Harahap, Ali Sadikini dll. Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, sudah kesekian kalinya partai pimpinan Ahmad Syaikhu ini memotong gaji anggotanya guna membantu penanganan pandemi Covid-19.

Dengan munculnya internet sebagai media baru, ada banyak harapan tentang dampaknya terhadap peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat. Gagasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menawarkan kesempatan untuk memperluas partisipasi politik telah dibahas dalam banyak kerangka politik dari sistem totaliter hingga demokratis. Akibatnya, muncul determinisme teknologi yang berkaitan dengan kehidupan politik di dunia maya. Internet dengan fitur-fitur konektivitas dan interaktivitas memfasilitasi“mediated democracy”,dimana publik dan elite politik dapat dalam arti teoretis berkomunikasi tanpa hambatan dan distorsi dari media konvensional. [newline]Istilahcyber politicsdikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terutama didukung oleh komputer dan jaringan internet, sebagai sarana kegiatan politik dan pemerintahan. Banyak politisi sekarang memanfaatkan duniacyberuntuk kepentingan politik dalam pemilihan umum parlemen dan kepala daerah dengan membuat situs web pribadi dengan foto-foto keluarga mereka dan salinan pidato mereka.

Pengunjuk rasa menggelar bendera Palestina berukuran besar di Bandung, Jawa Barat sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Palestina. Mereka akan membahas krisis di Myanmar dengan pimpinan Junta Min Aung Hlaing. Dalam jangka pendek, Hangga Fathana menganjurkan agar lulusan dibekali kemampuan wirausaha. “Bukan hanya berwirausaha dan melulu punya bisnis, tapi utamanya membangun entreprenural mindset. Kemampuan untuk melihat ceruk sebuah kegiatan atau produk, dan mendapatkan pendapatan dari apa yang belum digali,” tuturnya.

Kondisi ini telah menimbulkan saling silang di jajaran pemerintahan sendiri. Pemusatan kekuasaan dan birokrasi penentuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi efek dari situasi yang tidak terkoordinasi dan tidak sinergis itu. Sentralisasi kebijakan ini kerap dipertanyakan, mengingat PSBB harus dilakukan segera oleh kepala daerah tanpa harus menunggu keputusan administratif yang memperpanjang rantai birokrasi. Apalagi kenyataannya, kita sudah terlanjur lambat dalam merespon pandemi ini.

Di mata Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis, kehadiran media sosial untuk meraih suara anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi di dunia politik merupakan hal yang wajar di era teknologi digital. Doktor bidang komunikasi massa ini menyebutkan, ada yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda saat ingin menyampaikan aspirasi politiknya di media sosial. Dalam dunia politik, kata Hasanuddin, anak-anak muda tadi merupakan aset berharga dan menjadi incaran partai-partai politik. Ini lantaran Generasi Z dan Generasi Milenial merupakan kekuatan tersendiri yang harus direbut suaranya di dalam kontestasi pemilihan, baik pemilihan pemimpin negara, kepala daerah, atau saat memilih wakil rakyat. Rakyat seakan dibungkam untuk menuntut hak-haknya atas nama pembangunan ekonomi. Pada masa Orde baru, bentuk partisipasi rakyat diatur agar hanya terlibat pada pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.

Perubahan regulasi yang menempatkan partai politik sebagai “organisasi yang bersifat nasional” diharapkan dapat mengubah paradigma politik sekelompok kecil masyarakat yang gemar mendirikan partai politik. Undang-undang berfungsi sebagai “a device of social engineering”, dalam hal ini tujuan regulasi partai politik dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga negara mendirikan partai dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat. Persyaratan dimaksud antara lain melalui ketentuan mengenai “pembentukan partai politik” serta organisasi dan kedudukan” partai politik. Dengan demikian para deklarator politik harus benar-benar berusaha memperoleh dukungan publik secara nasional sebelum pembentukan partai diumumkan.

Sebagai agent of change, mahasiswa harus membuka mata atas isu yang terjadi didalam seluruh aspek termasuk aspek politik. Bamsoet Singgung Soal Perlunya Vaksin Ideologi saat Pandemi Bamsoet meminta perang terhadap pandemi Covid-19 bisa dengan peningkatan ketahanan ideologi masyarakat, selain dengan penguatan tubuh melalui vaksinasi. Taliban Berkuasa di Afghanistan, Politikus PKS Desak RI Bersikap Anggota Komisi I DPR RI sekaligus politikus PKS mendesak agar pemerintah Indonesia merespons kekuasaan Taliban di Afghanistan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Femmy Eka Kartika Putri mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.