Politik Kontemporer Sebagai Masa Depan Bangsa Indonesia

Tak lain adalah dikarenakan tidak adanya rasa kepuasan dalam diri tiap-tiap elit politik dan lemahnya penegakan hukum yang diwarnai rasa pilih bulu serta hukum hanya diperuntukkan kepada masyarakat kecil. Dan para elite politik seolah-olah kebal dengan hukum yang ada di Indonesia. Runtuhnya rezim dan pemerintahan orde baru yang digantikan oleh reformasi sepertinya tidak merubah perilaku korupsi yang berlangsung di Indonesia. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir.

Politik masa ini

Hal ini disebabkan suhu politik di tahun 2008 diprediksi akan meningkat karena persiapan Pemilu 2009. Situasi politik menjelang pemilu dan Sidang Umum MPR, melahirkan iklim ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing. Adapun pengaruh politik menjelang Pemilihan Presiden 2009 diyakini akan memengaruhi uang beredar.

Kelompok yang oleh Vedi dijuluki sebagai “predator” itu merupakan pewaris utama yang sesungguhnya dari reformasi ekonomi-politik pasca-Suharto. Perbedaannya dengan era Orde Baru hanya terletak pada bentuk kekuasaan yang relatif lebih cair, terbuka, dan terdesentralisasi. Fakta-fakta yang diungkap Vedi dalam buku ini memperlihatkan bahwa meskipun period pasca-Suharto ditandai oleh liberalisasi politik yang disertai dengan desentralisasi, namun kecenderungan semacam itu tidak dengan sendirinya mampu mengubah relasi kekuasaan politik secara signifikan. Hal ini terutama dapat diamati pada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan paling bawah dalam struktur piramida sosial di Indonesia. Berita terbaru seputar dunia politik di dalam dan di luar negeri dilengkapi dengan data berwujud foto, kutipan, rekaman peristiwa serta statistik. Hal ini menimbulakan konsekuensi yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional.

Setelah pihak suami mengetahui calon istrinya anak seorang eks Tapol, pernikahan tersebut lantas dibatalkan. Uniknya, Penpres produk Orde Lama itu akhirnya dioper dan dipakai oleh pemerintah Orde Baru. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945, produk berbentuk Penpres itu harus ditinjau kembali.

Program ini juga diarahkan buat menggalakkan kegiatan cocok tanam kota, melakukan audit berkala keamanan kampung serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum . Karena itulah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor four Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengenai peraturan pemasangan foto-foto tokoh-tokoh kebangsaan menjadi menarik untuk dicermati. PKPU tersebut menyebutkan bahwa tokoh-tokoh bangsa yang tidak ada kaitan formal dengan kepengurusan partai-partai peserta Pilkada dilarang untuk ditampilkan dalam alat-alat peraga kampanye Pilkada. Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih.

Teknologi digital juga telah memudahkan partai politik dalam menjangkau para kader-kadernya di seluruh negeri. “Di partai kami, nyaris semua urusan kepartaian bisa dilakukan dengan teknologi digital, termasuk mengurus dan mencetak kartu anggota partai secaraonline. Sehingga orang-orang tidak perlu mendatangi kantor partai setiap saat hanya untuk mengurusnya,” katanya dalam discussion board yang sama. Pada era demokrasi parlementer (1955 – 1959) apa yang dinyatakan Cumming terbukti benar.

Dalam pencapaiannya sebagai politisi, Surya Paloh dinilai mampu menjadikan NasDem berbeda dengan partai politik lainnya. “Terlepas semua keburukan yang tergambar dari citra dunia politik kontemporer Indonesia saat ini, politik harus bisa menjadi jalan maupun cara langsung untuk membangun generasi bangsa yang kokoh akan kekuatannya,” ujarnya. Walaupun Vedi mengakui bahwa kekuasaan tersentralisasi tak lagi menjadi ciri politik era sekarang, hal itu tidak dengan sendirinya merupakan keruntuhan bagi kelompok-kelompok eks rezim Orde Baru.