Ppkm Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli, Presiden Ingatkan Prokes

Dalam Inmendagri Nomor 34 tersebut, terdapat aturan baru untuk wilayah yang menerapkan PPKM level four. Paling tidak butuh kehadiran Presiden disini sebagai esensi dari kepastian hukum itu sendiri. Tidak perlu sampai ubah UU atau Perppu atau terbtikan PP yang rawan bermasalah karena dampak politiknya tinggi sampai PTUN bahkan MK, cukup Peraturan dari Presiden entah Instruksi atau SK sekalipun yang penting secara Hierarki komandan telah memberikan komandonya. Masyarakat butuh ketegasan dan Masyarakat butuh Bantuan yang tentu harus diputus secara mapan.

Agar PPKM Level 3 ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan, Adnan menambahkan tim yang sudah dibentuk akan berjalan seperti biasa melakukan patroli di wilayah Kabupaten Gowa. Olehnya dirinya berharap masyarakat untuk semakin taat menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Toko swalayan, minimarket dan sejenisnya yang menjual kebutuhan sehari – hari diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WITA. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan pukul 22.00 WITA dengan protokol kesehatan secara ketat. Ada sejumlah risiko yang disampaikan Presiden, yakni mengenai bantuan sosial , termasuk soal kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Jokowi mengatakan PPKM darurat hasil pembahasan bersama menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah.

Politik PPKM

Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat s.d. Pukul 21.00 waktu setempat dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit. Pembentukan tim pemburu Covid-19 perlu diperbanyak untuk meningkatkan angka testing di masyarakat sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan 3M dan program vaksinasi massal nantinya.

“Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” tutur Jokowi. Jokowi mengatakan, PPKM Mikro merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bukan lockdown, ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar yang juga didesak untuk diterapkan. Diharapkan setelah divaksin akan muncul kekebalan imunitas, dan vaksin ini nanti juga meskipun dosis pertama yang divaksin akan dapat sertifikat. Hal ini juga bisa menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan antar kota menggunakan transportasi umum.

Ia menambahkan, perubahan APBD dimungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor thirteen Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Edi juga meminta Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan, kelurahan serta RT/RW ikut memonitor dan membantu warganya yang terpapar agar bisa melakukan isolasi mandiri dan lekas sembuh. Bagi warga yang sudah terpapar terutama yang bergejala, ia meminta agar segera berobat ke faskes terdekat. “Kejadian ini juga saya alami, belum lama ini saya dan suami dari klinik beberapa waktu malam lalu.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan prokes yang ketat, sampai pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Dijelaskannya, pada April 2020 ketika PSBB dilakukan angka reproduksi virus mencapai 1,5 kemudian angkanya menurun menjadi 1,08 di bulan Mei 2020. Penurunan ini, ujar Dicky cukup signifikan, meskipun pada waktu itu PSBB yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi dan tidak terlalu ketat.

BMI menyebut pukulan bertubi-tubi bagi rakyat tanpa advokasi dan solusi apapun dari aspek knowloadge atau narasi pencegahan covid dari pemerintah untuk jangka panjang. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level four dari tanggal three sampai dengan 9 Agustus 2021. Diperpanjangnya kebijakan PPKM yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pun menimbulkan pro-kontra. Menurut dr Reisa, hampir tidak ada satupun dari anggota masyarakat yang tidak kehilangan sanak famili, kenalan, atau kolega dalam beberapa pekan terakhir ini.