Relasi Partai Politik Dan Korupsi

KPK menilai partai politik masih belum sepenuhnya menjalankan agenda pemberantasan korupsi di internal partai. Mengapa sebagian besar praktik korupsi dilakukan oleh para pejabat publik cum politisi partai politik? Peniadaan perilaku korupsi melalui rumusan-rumusan perilaku tertentu secara khusus dalam perundang-undangan anti korupsi merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dan diperbuat oleh manusia di Indonesia. Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang selanjutnya mengkristal dan mewujud menjadi hukum yang tercipta dan berlaku di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia.

Politik mengenai korupsi

Tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Gerakan mahasiswa ada yang bersifat intelektual dan ada yang sifatnya aksi di lapangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Upaya ini harus dimulai dengan teladan dari para pemimpin dalam segala struktur dan strata masyarakat dari pusat sampai daerah.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. [newline]Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Pemerintah Indonesia yang pada tanggal 18 Desember 2003 telah ikut menandatangani UNCAC, dan kemudian meratifikasinya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Ratifikasi adalah merupakan pernyataan suatu negara untuk tunduk dan terikat kepada ketentuan yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional baik dengan reservasi maupun tidak dengan reservasi. Oleh karena itu dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tersebut, maka Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

Tindak pidana korupsi tidak terbatas hal-hal tersebut di atas, korupsi bisa meluas dalam berbagai bidang. Oleh karenanya, untuk mendapatkan solusi memberantas korupsi, para petugas perlu membedakan mana tindakan korupsi dan mana yang kriminal murni. Sayangnya, skor Indonesia untuk tahun 2013 tidak mengalami kemajuan karena tetap di angka 32 dan menduduki ranking 114 dari 177 negara. Indonesia bahkan berada di bawah Philippines, Ethiopia, dan Niger yang secara kekuatan ekonomi jauh berada di bawah Indonesia. Lebih lanjut, khusus untuk birokrasi, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan tingkat inefisiensi birokrasi yang tinggi di Asia. Hal tersebut ditemukan oleh Survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy .