Satu Napi Kasus Korupsi Masuk Usulan Remisi Di Hut Ri Ke

Mahasiswa adalah kalangan muda intelektual yang memiliki peran bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kerjasama ini tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Koruptor-koruptor yang dendam dan koruptor yang belum ketahuan tetap takut akan ketahuan, sekarang ini bersatu untuk hantam KPK. Dalam dialog terbuka tentang perkembangan situasi aktual politik, hukum dan keamanan, di chanel Youtube Universitas Gajah Mada, 5 Juni 2021, Menkopolhunkam Prof. Dr. Mahfud MD menyatakan bahwa korupsi semakin meluas, lebih meluas dari zaman orde baru.

Namun, dengan berjalannya waktu sejak pembentukannya perlu peninjauan ulang pengaturan KPK mengingat semakin banyaknya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan dan kewenangan KPK. Terlebih, sebagai peserta penandatangan dan peratifikasi UNCAC, sudah seharusnya mengakomodir kedua intrumen tersebut. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana politik hukum penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perbandingan.

Politik mengenai korupsi

Menurut Caroline Paskarina , cara-cara seperti disebutkan tersebut menandakan adanya relasi klientelistik yang bisa bertransformasi menjadi korupsi politik akut. Dalam enviornment demokrasi elektoral dengan kompetisi yang sangat ketat, relasi klientelistik dapat berlangsung sedemikian rupa antar-elite pembuat kebijakan dan berbagai kelompok kepentingan. Relasi Klientelistik ini bisa berubah menjadi korupsi dengan cara menjadikan suatu lembaga publik tertentu sebagai wadah kas partai lewat manipulasi anggaran atas nama program pemerintah.

“Yang penting justru pencabutan hak politik untuk dipilih. Itu harus diterapkan. Artinya mereka yang pernah dipidana itu tertutup kesempatan menjadi pejabat publik baik itu Kepala daerah maupun legislator,” ujar Yenti. Menurut dia, perlu ada kebijakan yang sama terhadap putusan pengadilan mengenai pencabutan hak politik dipilih mantan koruptor. Ia berkata, salah satu cara mencegah yang baik adalah memenjarakan para koruptor agar tidak terjadi korupsi berjemaah. Ia berharap, KPK bisa menindak di personal sector dan affect trading demi memberantas korupsi secara berjemaah.

Setiap hukum atau kebijakan apapun di Indonesia tidak boleh menyebabkan terancamnya keutuhan kita sebagai bangsa baik ideologis maupun wilayah teritorinya. Politik hukum dan kebijakan umum haruslah menjadi milik dan diterima secara bersama tanpa dirusak oleh nilai-nilai sektarian. Haruslah ditangkal dan ditindak tegas setiap kebijakan atau upaya apapun yang berpotensi merobek keutuhan ideologi dan teritori kita. Berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan perkembangan dunia global juga berpengaruh pada sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia, perlu upaya pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembenahan terhadap sistem di berbagai sektor yang ada ditujukan bagi upaya perbaikan dengan tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip hukum dan ketatanegaraan yang berlaku serta tetap tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan. Eskalasi korupsi kepala daerah meningkat signfikan dari waktu ke waktu.