Vaksinasi Covid

Dalam penanganan pandemic covid-19, ada banyak sekali tantangannya, baik dari segi efikasi dan keamanan, akses , alokasi, dan pelaksanaan . Dengan pendekatan bisnis oleh korporasi, tentu akan sulit sekali kita bisa menjawab tantangannya, apalagi jika aturan perlindungan HKI tetap diperketat. Lebih lanjut Hanim menjelaskan, bahwa di level internasional saat ini paling tidak ada beberapa upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menjawab tantangan penanganan pandemic Covid-19. Senada dengan Chriswanto, Anggota DPR Komisi VI yang juga warga LDII, Singgih Januratmoko menekankan pentingnya nasionalisme dalam politik vaksin, yang kini jadi bagian dari efek negatif globalisasi. Menurut Singgih, nasionalisme dalam hal ini bukan dalam pengertian yang sempit, yang menganggap bangsa sendiri unggul di atas bangsa lain.

“Sambil menunggu itu mari kita jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan 3M,” tegas dia. Ia menilai anggota DPR berisiko terpapar COVID-19, khususnya saat berada di daerah pemilihan , dan keluarganya pun wajib dilindungi agar tidak terpapar COVID-19. Bahkan, tak sedikit masyarakat di Indonesia yang memuji kelompok Taliban.

Yang tidak mau orang lain melakukan SWAB Dengan harga yang jauh lebih murah. Apa yang disampaikan Ribka dan Hasto sepatutnya menjadi catatan prioritas oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan sekaligus memberi penjelasan lugas kepada masyarakat. Jangan lupa, akibat Covid-19, rumah sakit yang tadinya mau bangkrut malah menjadi untung. Ada pula kasus masyarakat yang tidak meninggal akibat Covid malah dijadikan meninggal akibat Covid.

“Kegiatan vaksinasi kepada masyarakat atas yang belum mendapatkan vaksin memang harus digencarkan, sehingga Indonesia bisa segera pulih dari pandemi covid 19,” kata Irwandi. Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk “Vaksin untuk Indonesia”. Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti “obat” atau “anti-virus”, tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali psychological dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi. Menurutnya, kolaborasi ini adalah bagian penting untuk mempercepat cakupan vaksinasi COVID-19 di Sumbar.

“Target vaksinasi yang sudah ditetapkan pemerintah agar bisa mencapai 2 juta dosis per hari bisa terwujud apabila semua pihak saling bekerja sama, berkolaborasi, gotong royong dalam melakukannya. Karena itu, Telkom Group mendukung penuh kerja sama dan langkah percepatan vaksinasi yang dilakukan salah satunya melalui pendirian Sentra Vaksinasi Mahasiswa Indonesia. Kami optimis kolaborasi ini dapat membawa banyak manfaat untuk mahasiswa dan masyarakat agar semakin terlindungi dari Covid-19, dan berujung pada semakin cepatnya pandemi berakhir,” kata Reza. Seperti tak mau ketinggalan dengan seterunya, AS ingin menjadikan penemuan vaksin sebagai simbol kebanggaan sekaligus kepemimpinan baru dalam perang global melawan Covid-19. Sudah banyak sekali negara-negara yang melakukan transaksi secara bilateral dengan perusahaan farmasi, khususnya negara-negara maju yang memiliki kemampuan untuk membeli secara langsung.

Maka dari itu pilihan perfect untuk negara seperti Indonesia adalah jika proposal TRIPs Waiver bisa disepakati sehingga kita bisa punya kebijakan dengan memproduksi vaksin lokal. TRIPs Waiver dalam penanganan Covid-19 jika dapat di terima dan diimplementasikan ke negara anggotanya maka akan dapat mengatasi hambatan HAKI untuk memastikan distribusi yang adil, regulasi kebijakan, termasuk upaya untuk menurunkan harga. Pelaksanaan dalam produksi dan distribusi vaksin telah menjadi sorotan masyarakat sipil hari ini khususnya untuk memastikan akses vaksin dan alat kesehatan lainnya sebagai barang publik untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk vaksin yang beredar nantinya terjamin keamanannya dan efektif bagi masyarakat. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memberi goal 7,5 juta warga di DKI harus disuntik vaksin corona hingga Agustus.

Adapun jumlah dosis vaksin COVID-19 yang telah disuntikkan adalah 167 juta dari 207 juta dosis yang telah dibagikan. Proses dari vaksinasi Indonesia memang sedikit berbeda dari proses vaksinasi dari negara – negara luar. Hal ini dikarenakan adanya isu – isu miring yang menyeruak dan menyebar luas di masyarakat mengenai vaksinasi dan juga terhadap penyakit COVID – 19 itu sendiri. Kementerian Kesehatan telah membuat Grand Design pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Politik Vaksin

Selain itu, Bamsoet menilai pemerintah perlu memberikan jaminan dan kepastian kepada masyarakat, bahwa walau versi ada versi berbayar, bukan berarti vaksinasi free of charge program pemerintah tidak diprioritaskan. Menurutnya, hal itu yang membuat pemerintah pusat pada akhirnya mengerahkan TNI-Polri untuk melakukan distribusi stok vaksin ke berbagai daerah secara langsung. Blinken tidak menjelaskan estimasi waktu pembagian dan posisi vaksinasi Amerika sebelum mulai berbagi vaksin nanti. Ia hanya mengatakan bahwa kalaupun 300 juta penduduk Amerika sudah divaksin hari ini, hal tersebut bukan jaminan aman karena virus COVID-19 masih beredar. TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Antony Blinken memastikan Amerika tidak akan menggunakan vaksin COVID-19 untuk kepentingan politik. Hal tersebut menyusul rencana Amerika untuk berbagi vaksin COVID-19 dengan negara lain.

Presiden Jokowi menyampaikan harapannya vaksinasi bakal membentuk kekebalan komunal yang nantinya bakal menghambat lajur penularan Covid-19. Namun tidaklah berlebihan pula bila masyarakat mengritisi vaksinasi seperti yang dilakukan politisi gaek PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning belum lama ini. Kami selalu berupaya transparan, selain menghadirkan masyarakat untuk ikut melihat, memberi tanggapan,” pungkas Viryan. Senada, Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi, Viryan mengatakan bahwa KPU sebagaimana amanat Undang-undang berupaya untuk menghadirkan knowledge pemilih yang nyata. Komitmen ini ditunjukkan dengan mekanisme pemutakhiran information pemilih yang terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data valid dan terbarukan. Esai ini karya Anton A. Setyawan, guru besar Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.